| alokasi dana pemerintah |
pembagian biaya pembangunan yg dilakukan pemerintah berdasarkan prinsip "prioritas" bagi bidang pembangunan yg telah ditetapkan pemerintah dl jangka waktu tertentu |
| aparatur pemerintah |
pegawai negeri; alat negara; aparatur negara |
| dana pemerintah |
uang atau biaya yg disediakan oleh pemerintah |
| dewan pemerintah daerah |
unsur pemerintah daerah yg bertugas menjalankan pemerintahan daerah |
| harga pemerintah |
harga yg ditetapkan oleh pemerintah |
| kekuasaan pemerintah |
ke.ku.a.sa.an pemerintah
[Pol] kekuasaan eksekutif |
| lembaga pemerintah |
badan pemerintahan dl lingkungan eksekutif |
| maklumat presiden |
[Pol] pengumuman yg dikeluarkan oleh presiden, msl maklumat tanggal 29 Juni 1959 tt pengambilan kembali kekuasaan pemerintahan oleh presiden dr tangan kabinet |
| maklumat |
mak.lu.mat
[n] (1) pemberitahuan; pengumuman: rakyat menyambut -- itu dng gembira; (2) pengetahuan; mualamat: mereka tidak mempunyai -- yg cukup atas segala hal yg bersangkut paut dng perkataan itu |
| menyiarkan pemerintah |
me.nyi.ar.kan pemerintah
pengumuman pemerintah (melalui radio dsb) |
| partai pemerintah |
partai politik yg mendukung pemerintah yg sedang berkuasa |
| pengakuan pemerintah |
peng.a.ku.an pemerintah
[Pol] tindakan resmi (spt tukar-menukar duta besar) yg mengakui adanya pemerintahan dan berarti kesiapan untuk mengadakan hubungan resmi |
| peraturan pemerintah |
per.a.tur.an pemerintah
bentuk perundang-undangan yg dibuat atau ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang |
| pemerintah |
pe.me.rin.tah
[n] (1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang yg secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara): ~ negeri dimisalkan pengemudi negara; negara memerlukan ~ yg kuat dan bijaksana; (4) badan tertinggi yg memerintah suatu negara (spt kabinet merupakan suatu pemerintah): beberapa anggota DPR meminta supaya ~ segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR; jawaban ~ dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri; (5) negara atau negeri (sbg lawan partikelir atau swasta): baik sekolah ~ maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat; (6) pengurus; pengelola: ~ perkebunan dan tambang |
| pemerintah bayang-bayang |
pe.me.rin.tah bayang-bayang
pemerintah yg disusun dan disiapkan untuk melakukan tugasnya jika diperlukan |
| pemerintah bayangan |
pe.me.rin.tah bayangan
kelompok rahasia yg dituduh membuat kebijakan umum, kelompok ini tidak dapat dikritik oleh rakyat ataupun dibatalkan (ditarik kembali) oleh para pemilih |
| pemerintah berdaulat |
pe.me.rin.tah berdaulat
sekelompok orang yg bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk mempertahankan kesinambungan nasional yg otonom |
| pemerintah daerah |
pe.me.rin.tah daerah
penguasa yg memerintah di daerah, spt gubernur, bupati |
| pemerintah defacto |
pe.me.rin.tah defacto
pemerintah yg berkuasa atas rakyatnya dan diakui pula oleh rakyatnya |
| pemerintah desa |
pe.me.rin.tah desa
pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yg menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa |
| pemerintah kesatuan |
pe.me.rin.tah kesatuan
sistem politik dl seluruh kekuasaan yg dipusatkan pd pemerintah nasional |
| pemerintah kolonial |
pe.me.rin.tah kolonial
pemerintah yg dibangun di bawah inspirasi filsafat merkantilisme yg tercermin dl pemerintahan wilayah yg diduduki |
| pemerintah nasional |
pe.me.rin.tah nasional
bentuk pemerintahan suatu negara yg diatur oleh bangsa negara itu sendiri |
| pemerintah pusat |
pe.me.rin.tah pusat
penguasa yg bertugas di pusat, melingkungi seluruh pemerintah daerah |
| pemerintah sendiri |
pe.me.rin.tah sendiri
pemerintah yg melibatkan partisipasi warga negara melalui sistem pemilihan dan perwakilan |
| surat kabar pemerintah |
surat kabar yg diterbitkan atau diawasi oleh pemerintah |
