arus ekonomi |
keadaan peredaran perekonomian |
bangun ekonomi |
pembangunan dl bidang ekonomi |
bantu ekonomi |
bantuan yg diberikan oleh suatu negara kpd negara lain untuk memajukan perekonomian negara yg diberi bantuan tsb |
benda ekonomi |
benda atau jasa yg berguna dan jarang ada |
bijak ekonomi |
kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi dl negaranya |
demokrasi Pancasila |
demokrasi yg berdasarkan sila Pancasila yg dilihat sbg suatu keseluruhan yg utuh |
demokrasi absolut |
[Pol] bentuk demokrasi yg memberikan kekuasaan tertinggi secara langsung kpd rakyat |
demokrasi formal |
corak pemerintahan yg semata-mata dilihat dr ada atau tidaknya lembaga politik demokrasi spt perwakilan rakyat |
demokrasi langsung |
corak pemerintahan demokrasi yg dilakukan secara langsung oleh semua warga negara, msl dl membuat keputusan politik |
demokrasi liberal |
sistem politik dng banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yg berpusat di parlemen; demokrasi parlementer |
demokrasi material |
corak pemerintahan yg menjamin kemerdekaan dan persamaan, msl kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan berapat dan berkumpul, kemerdekaan mengatur diri sendiri yg dilandasi corak pemerintahan |
demokrasi perwakilan |
[Pol] bentuk demokrasi dng kekuasaan tertinggi yg dijalankan melalui sistem perwakilan |
demokrasi plutokrat |
sistem demokrasi yg dikuasai oleh orang yg kaya atau bermodal |
demokrasi politik |
sistem politik yg ditandai dng berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yg secara relatif bersifat otonom |
demokrasi terpimpin |
corak pemerintahan yg untuk pertama kali diumumkan secara resmi di dl pidato Presiden Soekarno pd tanggal 10 November 1956 ketika membuka Konstituante, yaitu corak demokrasi yg mengenal satu pemimpin menuju tujuan suatu masyarakat yg berkeadilan sosial |
demokrasi tidak langsung |
corak pemerintahan demokrasi yg dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yg dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kpd rakyat (warga negara diberi hak turut serta menentukan keputusan politik melalui badan perwakilan rakyat) |
demokrasi |
de.mo.kra.si [n Pol] (1) (bentuk atau sistem) pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dng perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga negara |
ekonomi bentuk perusahaan |
perdagangan secara modern dl bentuk perusahaan yg dilakukan secara besar-besaran dng ciri spt harga barang tetap ditentukan menurut perhitungan besarnya modal dan segala pembiayaan untuk produksi, standardisasi barang, peniadaan tindakan tawar-menawar harga, dan penggunaan iklan untuk penawaran kpd khalayak |
ekonomi bermatra tunggal |
perekonomian suatu bangsa atau kawasan yg sangat bergantung hanya pd suatu kegiatan sehingga sangat peka thd perubahan yg mempengaruhi produksi dan pemasaran komoditasnya (msl negara-negara OPEC yg bergantung pd minyak) |
ekonomi kata |
[Kom] penggunaan kata yg lebih hemat dan lebih jelas dl suatu gaya berita |
ekonomi kedai |
cara berdagang tradisional dl masyarakat negara berkembang yg berupa usaha kecil-kecilan oleh rakyat dng ciri, spt harga barang tidak pasti, adanya tawar-menawar, adanya utang-piutang yg kompleks antara pedagang, barang dagangan sedikit, risiko rugi kecil, dan keuntungan juga kecil |
ekonomi kerakyatan |
ekonomi yg mengacu pd peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat |
ekonomi kesejahteraan |
ilmu ekonomi tt kesejahteraan |
ekonomi lemah |
usaha (dagang) dng modal kecil: pengusaha -- lemah perlu mendapat perhatian pemerintah; (2) cak berpenghasilan rendah: pengaruh kenaikan harga sangat terasa bagi golongan -- lemah |
ekonomi pasar |
ekonomi yg sebagian besar dr produksi adalah untuk tujuan pemasaran atau pertukaran |
ekonomi pedesaan |
ekonomi yg berdasarkan hasil produksi dr daerah pedesaan, biasanya bersifat tradisional |
ekonomi pertanian |
ekonomi yg berdasarkan produksi hasil aktivitas bercocok tanam |
ekonomi terpimpin |
ekonomi yg berada di bawah rencana, pimpinan, dan pengawasan pemerintah masyarakat yg bersangkutan |
ekonomi |
eko.no.mi [n Ek] (1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (spt hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); (2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb yg berharga; (3) tata kehidupan perekonomian (suatu negara); (4) cak urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara) |
ilmu ekonomi |
ilmu tt produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yg bersangkutan dng itu, spt tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan; (2) ilmu pengetahuan tt kegiatan sosial manusia dl memenuhi kebutuhan hidupnya yg diperoleh dr lingkungannya |
ilmu ekonomi makro |
[Ek] ilmu ekonomi tt peranan dan perkembangan unsur ekonomi secara keseluruhan, spt pengaruh pengeluaran pemerintah, pendapatan nasional, indeks harga, dan jumlah uang yg beredar |
ilmu ekonomi mikro |
[Ek] ilmu ekonomi tt perilaku subjek dan barang ekonomi secara individual dl hubungannya dng perkembangan harga barang, faktor ekonomi, tingkat upah, penghasilan, dan laba perusahaan |
kepincangan ekonomi |
ke.pin.cang.an ekonomi ketidakseimbangan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja |
kondisi ekonomi |
keadaan baik atau lancar dan tersendatnya perjalanan ekonomi |
krisis ekonomi |
kemerosotan dl kegiatan ekonomi yg dapat menimbulkan depresi, sbg akibat dr kepekaan konjungtur ekonomi bebas |
paket perangsang ekonomi |
paket (bantuan) keuangan luar negeri kpd negara yg sedang mengalami krisis ekonomi |
perang ekonomi |
perang yg menggunakan cara-cara ekonomi untuk menghancurkan negara musuh melalui kehancuran perekonomiannya, dilakukan dng berbagai cara, spt blokade, pencegahan pembelian atau perolehan bahan-bahan strategis, senjata, atau mesin, serta pengucilan dari kegiatan ekonomi |
pertumbuhan ekonomi |
per.tum.buh.an ekonomi kenaikan produk nasional bruto dl suatu negara |
pelaku ekonomi |
pe.la.ku ekonomi orang yg bergerak dl bidang ekonomi; orang yg terlibat dl proses ekonomi |
polisi ekonomi |
polisi yg mengamati pelanggaran aturan yg mengenai perekonomian |
sensus ekonomi |
cacah ekonomi |
zona ekonomi |
eksklusif wilayah laut sejauh 200 mil dr pantai suatu negara yg kekayaan ekonominya (msl ikan, sumber alam) menjadi hak milik negara itu |